JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menjelaskan langkah strategis yang baru saja dilakukan dalam rangka memperkuat infrastruktur strategis negara melalui pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Uji coba ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional sekaligus menunjukkan potensi multifungsi infrastruktur jalan tol di Indonesia.
Optimalisasi Infrastruktur untuk Kepentingan Negara
PT Hutama Karya menekankan bahwa kegiatan uji coba pendaratan pesawat tempur di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terpeka merupakan bagian dari optimalisasi infrastruktur untuk kepentingan negara. Dalam keterangannya di Jakarta, Hutama Karya menyebut pemanfaatan ruas tol sebagai landasan darurat sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan nasional.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyatakan bahwa pemanfaatan jalan tol sebagai runway merupakan salah satu bentuk optimalisasi yang strategis. Uji coba ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan operasional landasan darurat demi mendukung kebutuhan pertahanan negara.
Sejarah Baru Pendaratan Pesawat Tempur di Jalur Tol
Kegiatan ini sekaligus mencatatkan sejarah karena merupakan pendaratan pesawat tempur pertama yang pernah dilaksanakan di ruas jalan tol di Indonesia. Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terpeka, yang menghubungkan Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini.
Dalam uji coba tersebut, dua jenis pesawat tempur, yakni EMB-314 Super Tucano dan F-16, berhasil melakukan pendaratan dan lepas landas dengan aman di ruas tol JTTS KM228-KM231 di Provinsi Lampung. Hal ini menjadi bukti bahwa infrastruktur jalan tol yang dibangun dengan standar tinggi dapat mendukung fungsi strategis di luar penggunaan transportasi umum.
Sinergi Lintas Sektor dalam Mendukung Kesiapsiagaan Nasional
Kegiatan uji coba pendaratan pesawat tempur ini juga mencerminkan adanya sinergi lintas sektor antara Hutama Karya dengan pihak militer serta instansi terkait. Peran aktif perusahaan dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap program strategis nasional. Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk selalu memastikan standar keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional terpenuhi secara optimal selama kegiatan berlangsung.
Sinergi tersebut mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional lewat optimalisasi infrastruktur strategis, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan bagi semua pihak yang terlibat maupun pengguna jalan tol pada umumnya.
Penyesuaian Infrastruktur dan Kesiapan Operasional
Terkait dengan persiapan dan penyesuaian infrastruktur, Hutama Karya memberikan informasi mengenai langkah-langkah teknis yang dilakukan. Salah satunya adalah perubahan desain di median jalan guna mendukung kebutuhan uji coba pesawat tempur. Penyesuaian ini tetap mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan tol.
Setelah pelaksanaan uji coba, segmen Ruas Jalan Tol Terpeka dari Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) hingga Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907) telah kembali beroperasi secara normal per 11 Februari 2026 mulai pukul 15.00 WIB. Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu serta arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.
Pandangan Pejabat Terkait dan Implikasi Strategis
Uji coba ini mendapatkan perhatian dari pejabat tinggi terkait, termasuk dari Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto. Ia menyampaikan bahwa uji coba pendaratan pesawat tempur berjalan dengan sukses, termasuk proses lepas landas yang berlangsung aman. Hal ini menunjukkan bahwa jalan tol dapat berfungsi sebagai landasan darurat apabila dibutuhkan dalam berbagai skenario untuk kepentingan pertahanan.
Keberhasilan uji coba ini juga memperkuat gagasan bahwa infrastruktur jalan tol, selain menjadi jalur transportasi untuk mobilitas masyarakat dan barang, juga memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan dalam konteks kepentingan nasional secara lebih luas, termasuk dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara.
