JAKARTA - Perubahan lanskap global yang semakin kompleks mendorong pemerintah Indonesia menata ulang cara pandang terhadap pembangunan nasional.
Infrastruktur kini tidak lagi dipahami sebatas proyek fisik, melainkan sebagai elemen strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Di tengah dinamika geopolitik internasional, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting yang menopang stabilitas ekonomi, distribusi energi, serta keberlanjutan rantai pasok nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa infrastruktur memiliki peran sentral dalam ketahanan nasional.
Menurutnya, tantangan geopolitik pada 2026 dan seterusnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan diplomasi atau pertahanan, tetapi juga oleh kesiapan sistem logistik, energi, dan jaringan infrastruktur suatu negara.
AHY menyampaikan bahwa ekonomi dan geopolitik saat ini telah melebur menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai instrumen strategis yang mampu menjawab tantangan global sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia.
Geopolitik Modern dan Peran Infrastruktur Nasional
AHY menekankan bahwa perubahan geopolitik global telah menggeser pusat kekuatan dari sekadar hubungan antarnegara menjadi penguasaan terhadap sistem strategis. Infrastruktur kini menjadi jalur utama aliran kepentingan ekonomi dan politik dunia, mulai dari energi, logistik, hingga konektivitas digital.
“Pada tahun 2026, geopolitik tidak lagi hanya dibentuk melalui jalur diplomasi, tetapi mengalir langsung melalui rantai pasok, sistem energi, platform digital, dan jaringan infrastruktur nasional. Ekonomi dan geopolitik kini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kedaulatan sebuah bangsa,” ujar AHY.
Menurut AHY, negara yang gagal mengelola infrastrukturnya secara strategis akan rentan terhadap tekanan eksternal.
Ketergantungan terhadap pasokan global tanpa kesiapan sistem nasional dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dirancang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan, tetapi juga sebagai benteng pertahanan nonmiliter.
Ia menilai, penguatan jaringan nasional menjadi prasyarat mutlak agar Indonesia mampu berdiri sejajar di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Ancaman Nonmiliter dan Risiko Perubahan Iklim
Selain dinamika geopolitik, AHY juga menyoroti ancaman lain yang kian nyata, yakni dampak perubahan iklim terhadap stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa risiko iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi risiko ekonomi yang serius.
AHY menilai bahwa bencana alam, perubahan pola cuaca, dan krisis air berpotensi mengganggu rantai pasok serta produktivitas nasional. Dalam konteks tersebut, infrastruktur harus dirancang agar mampu beradaptasi terhadap kondisi ekstrem dan ketidakpastian masa depan.
“Dalam geopolitik masa depan, risiko iklim adalah risiko ekonomi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada respons yang reaktif. Infrastruktur harus dibangun agar mampu bertahan menghadapi guncangan melalui sistem peringatan dini, perencanaan berbasis risiko, dan desain infrastruktur untuk kondisi masa depan,” jelas AHY.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya transformasi pendekatan pembangunan. Infrastruktur tidak cukup dibangun cepat, tetapi juga harus tangguh, adaptif, dan berkelanjutan agar mampu melindungi masyarakat serta perekonomian nasional.
Infrastruktur sebagai Penopang Visi Asta Cita
Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa seluruh arah pembangunan infrastruktur saat ini diselaraskan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian nasional.
Menurut AHY, infrastruktur memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi pangan berjalan lancar, pasokan energi terjaga, serta ketersediaan air bersih merata di seluruh wilayah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya mencapai kemandirian akan menghadapi banyak hambatan.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus terus fokus membangun kemandirian. Sejalan dengan Asta Cita dan visi besar Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan, energi, dan air harus diperkuat, sekaligus memastikan infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah sebagai solusi ketimpangan pembangunan,” ujar AHY.
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Wilayah
AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah. Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi ketahanan nasional. Wilayah yang tertinggal berpotensi menjadi titik lemah apabila tidak terhubung dengan sistem nasional secara optimal.
Infrastruktur transportasi, energi, dan digital dipandang sebagai sarana untuk memperkuat integrasi nasional. Dengan konektivitas yang merata, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Kemitraan dan Target Indonesia Emas 2045
Dalam rangka mempercepat pembangunan, pemerintah terus mendorong kemitraan yang transparan dengan dunia usaha. AHY menilai kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan proyek strategis nasional.
Kemitraan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045. Dengan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan.
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan tujuan akhir, melainkan alat strategis untuk memastikan kedaulatan, kesejahteraan, dan ketahanan nasional Indonesia di era geopolitik yang terus berubah.